Menyongsong Pendidikan Berkualitas di DKI Jakarta Melalui Indeks Kualitas Dapodik
Rahmah Kurniawaty

Kualitas data merupakan fondasi penting dalam setiap pengambilan kebijakan, tak terkecuali di sektor pendidikan. Di Provinsi DKI Jakarta, upaya untuk memastikan data pendidikan yang akurat, lengkap, dan mutakhir diwujudkan melalui implementasi Indeks Kualitas Dapodik (IKD). Dapodik, sebagai sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah tulang punggung informasi bagi satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan berbagai substansi pendidikan lainnya. Data ini diperbarui secara daring dan menjadi krusial dalam mendukung perencanaan pendidikan nasional yang tepat sasaran dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) memegang peran strategis dalam mewujudkannya di tahun 2025.

Dapodik: Fondasi Perencanaan Pendidikan Nasional

Dapodik menyimpan data vital mulai dari satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, hingga substansi pendidikan. Dengan pembaruan terus-menerus secara daring, Dapodik dirancang untuk mendukung perencanaan pendidikan nasional yang tepat sasaran. Data yang lengkap, valid, dan mutakhir dari Dapodik adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta memantau dan mengevaluasi program-program pendidikan secara efektif. Sebagai contoh, data Dapodik menjadi sumber utama untuk pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), penentuan penerima bantuan seperti KJP, serta integrasi dengan sistem lain seperti E-RKAS dan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Namun, kualitas data Dapodik seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Kendala umum seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan operator, kurangnya pelatihan, seringnya pergantian operator sekolah, masalah literasi digital, kesalahan input data, ketidaklengkapan data dari sumber, hingga keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan perangkat komputer merupakan tantangan yang dapat menyebabkan data tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak mutakhir, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat.

Indeks Kualitas Dapodik (IKD): Tolok Ukur Kualitas Data

Menyadari pentingnya kualitas data, Kemendikdasmen menyusun Indeks Kualitas Dapodik (IKD). IKD bertujuan untuk mengurangi kekeliruan penginputan data serta meningkatkan kebenaran dan kelengkapan data. Data Dapodik dikatakan berkualitas jika memenuhi tiga aspek utama: Lengkap, Valid, dan Mutakhir. IKD juga menjadi alat pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kualitas Dapodik, yang dapat dipantau melalui dashboard pemantauan IKD seperti yang tersedia di dapomart.kemdikbud.go.id. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat tingkat kualitas data pokok pendidikan secara menyeluruh, termasuk status kelengkapan, validitas, dan kemutakhiran data per kabupaten/kota, jenjang, hingga entitas.

Indeks Kualitas Dapodik (IKD) dirancang untuk meminimalkan kesalahan input data dan meningkatkan kebenaran serta kelengkapan informasi. Sebuah data Dapodik dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi tiga aspek utama: Lengkap, Valid, dan Mutakhir. Tujuan utama IKD adalah menyajikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas data pokok pendidikan di Indonesia, termasuk keakuratan, kelengkapan, kewajaran, kevalidan, dan kemutakhiran data yang terkumpul.

Data yang berkualitas memiliki peran vital dalam pendidikan karena menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan data yang akurat dan relevan, pemangku kebijakan dapat merumuskan strategi pendidikan yang efektif, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta memantau dan mengevaluasi program pendidikan dengan lebih baik. Ini juga memungkinkan identifikasi dini terhadap kesenjangan dan masalah dalam sistem pendidikan, seperti ketimpangan akses atau pencapaian akademik, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan.

Dimensi dan Komponen IKD

Untuk mengukur kualitas data, IKD memperhatikan beberapa dimensi kunci, antara lain:
• Akurasi: Tingkat kebenaran dan validitas data.
• Kelengkapan: Sejauh mana data terisi tanpa kesenjangan.
• Representatif: Apakah data mewakili kondisi yang sebenarnya.
• Kemutakhiran: Kekinian dan relevansi data.
• Konsistensi: Keselarasan data dengan standar dan format yang disepakati.
• Kesesuaian Tujuan: Apakah data relevan dengan penggunaan yang dimaksud.

IKD sendiri merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat pencapaian kualitas data pokok pendidikan, dengan tiga komponen utama: Kelengkapan (keterisian data), Validitas (kesesuaian dengan aturan pengisian), dan Mutakhir (kebaruan data).

Pemanfaatan dan Tantangan Data Dapodik di DKI Jakarta

Di DKI Jakarta, data Dapodik dimanfaatkan secara luas untuk mendukung berbagai kebijakan penting, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Data ini menjadi referensi utama dalam perencanaan SPMB, pendataan penerima KJP, dan penyaluran bantuan pendidikan. Lebih lanjut, Dapodik memfasilitasi pertukaran data antarinstansi, termasuk dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.

Namun, pemanfaatan data ini tidak luput dari tantangan. Beberapa kendala meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk analisis data, perbedaan pemahaman indikator, dan hambatan dalam akses data. Untuk mengatasi ini, langkah-langkah seperti pelatihan pengelolaan data, penyusunan panduan indikator, dan penyediaan metadata yang lengkap terus diupayakan.

Potret Data Dapodik DKI Jakarta per Juni 2025

Per Juni 2025, untuk Tahun Pelajaran 2024/2025 Semester Genap, total entitas Dapodik di DKI Jakarta mencakup:
• Satuan Pendidikan: 4.782
• Peserta Didik: 1.525.873
• Guru: 80.304
• Tenaga Kependidikan: 24.007

Meskipun demikian, evaluasi kualitas data masih menemukan beberapa isu, seperti data yang kosong atau tidak terisi, NIK yang tidak valid, serta data usia atau tahun lahir peserta didik yang tidak wajar.

Peran Operator Dapodik Kunci Keberhasilan

Peran operator Dapodik di setiap satuan pendidikan sangatlah vital. Mereka bertanggung jawab penuh dalam menjaga akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan pembaruan data secara berkala. Progres sinkronisasi Dapodik menunjukkan bahwa per 23 Juni 2025, masih ada 554 sekolah di DKI Jakarta yang belum melakukan sinkronisasi untuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2024-2025. Berbagai alasan menjadi penyebab, mulai dari lembaga yang tidak aktif hingga kendala teknis atau SDM.

Peningkatan kesadaran dan upaya kolektif dalam menjaga kualitas data Dapodik adalah esensial demi tercapainya perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang lebih baik di Provinsi DKI Jakarta. Dengan data yang kuat, kita melangkah pasti menuju pendidikan yang lebih berkualitas untuk generasi penerus bangsa.

Peran Strategis BPMP dalam Peningkatan IKD 2025

Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah, memiliki mandat fundamental dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam konteks IKD 2025, peran BPMP menjadi sangat strategis dan meliputi beberapa aspek kunci:

1. Pendampingan dan Sosialisasi Berkelanjutan: BPMP akan secara proaktif mengidentifikasi satuan pendidikan dengan kualitas data rendah. Hal ini akan diikuti dengan sosialisasi dan pendampingan teknis secara intensif kepada operator Dapodik di satuan pendidikan. Pendampingan ini krusial untuk mengatasi kendala pengetahuan dan keterampilan operator, memastikan mereka memahami pentingnya setiap variabel data, serta membekali mereka dengan kemampuan untuk melakukan pembaruan data secara rutin. Program seperti “Uji Petik Kualitas Dapodik Tahap I (Coaching Clinic menuju cut off midline data IKD)” yang diagendakan pada Juni 2025 oleh BPMP DKI Jakarta menjadi contoh konkret dari upaya ini.
2. Mendorong Akurasi, Kelengkapan, dan Kemutakhiran Data: BPMP akan berperan dalam memastikan operator menginput data dengan teliti dan akurat, melengkapi semua informasi yang diperlukan, serta menjaga konsistensi data yang diinput dengan fakta di lapangan. Dorongan untuk memperbarui data Dapodik secara berkala sangat penting untuk mengatasi masalah data yang tidak mutakhir dan memastikan refleksi kondisi terkini.
3. Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Data: Dengan memanfaatkan dashboard IKD, BPMP dapat secara sistematis memantau progres kualitas data di seluruh DKI Jakarta. Pemantauan ini akan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah data residu (data yang tidak valid) pada variabel-variabel kritis seperti NISN, NIK, tanggal lahir, dan rombel/sekolah. Uji petik kualitas Dapodik yang dilakukan BPMP juga berfungsi sebagai mekanisme verifikasi data di lapangan, untuk menemukan dan membantu perbaikan data yang tidak sesuai.
4. Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor: BPMP akan memfasilitasi solusi terhadap kendala infrastruktur seperti akses internet dan perangkat komputer yang terbatas. Selain itu, BPMP akan berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa kualitas data Dapodik tidak hanya baik secara internal, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai program pemerintah daerah, termasuk di dalamnya mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional dan Sulingjar 2025.

Dengan sinergi antara Kemendikdasmen, BPMP, Dinas Pendidikan Daerah, dan operator sekolah, upaya peningkatan Indeks Kualitas Dapodik pada tahun 2025 akan berjalan lebih efektif. Data Dapodik yang berkualitas adalah investasi penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik, responsif, dan mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang menjadi bagian dari visi “Astacita” kepemimpinan nasional. Kualitas data Dapodik bukan hanya target, tetapi fondasi vital bagi transformasi pendidikan menuju masa depan yang lebih cerah