Sukses Konsolidasi Daerah Program Penjaminan Mutu Pendidikan dan Program Prioritas PAUD Dasmen, Memperkuat Sinergi demi Mutu Pendidikan DKI Jakarta
#SahabatSekolah, menindaklanjuti kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2026 untuk mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua, maka Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (BPMP) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Daerah Program Penjaminan Mutu Pendidikan dan Program Prioritas PAUD Dasmen. Kegiatan dlakanakan pada 3-4 Maret 2026 di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center. Konsolidasi Daerah ini bertujuan untuk membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan pendidikan dalam pencapaian target pembangunan pendidikan.
Kegiatan ini mengadirkan peserta dari unsur internal BPMP, pemerintah daerah yang diwakili Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas/Suku Dinas Pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan, UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Pengawas/Penilik, Operator Dapodik Sudin Pendidikan, Tim Teknis AN dan TKA Provinsi, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, BAN PDM Provinsi DKI Jakarta, BGTK Provinsi DKI Jakarta, serta Mitra Pembangunan.
Ketua Tim Kerja Jenjang SMP BPMP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Sulastri, S.Si, M.Pd. Ibu Sri menyampaikan bahwasanya kegiatan Konsolidasi Daerah ini merupakan amanah dari kegiatan sebelumnya yaitu Konsolnas, maka kegiatan ini akan menghasilkan komitmen bersama pada penjaminan mutu pendidikan dan program prioritas.
Selanjutnya Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak K.H. M Subki, Lc, M.M. dalam sambutannya menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah menyelesaikan Perda no 5 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DKI Jakarta. Komisi E tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan politis dan penganggaran untuk mendorong mutu pendidikan. Kegiatan ini kami yakin akan menghasilkan butir-butir pemikiran yang luar biasa terhadap perkembangan pendidikan DKI Jakarta.
Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta, Wibowo Mukti, S.Kom., M.Si., menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindaklanjut yang strategis, dimana forum ini menjadi ruang bagi langkah kita bersama untuk mengidentifikasi isu nasional. Mari kita identifikasi tantangan dan gap yang ada, untuk diterjemahkan dalam kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasimya.
Perwakilan dari Direktorat SMP, Dr. Suhartono Arham memaparkan materi arah kebijakan Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Pendidikan adalah mandat Konstitusi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa yang penyelenggaraannya telah diatur dalam suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya menjadi bagian dari komitmen Pemerintah dalam Asta Cita. RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Asta Cita telah dijabarkan dalam kebijakan dan program prioritas Kemendikdasmen.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber materi secara pleno dalam dua tahap. Kegiatan pleno 1 menghadirkan narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr. Adib, M.Ag, Ketua Subkelompok Kesejateraan 1 Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Maruhal Mangasi T. Sijabat, serta Kapala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perkonomian, dan Keuangan BPKD Provinsi DKI Jakarta, Ibu Novieza.
Bapak Adib menyampaikan materi Progam Prioritas Kanwil Kemenag Dalam Tata kelola Guru Agama di Sekolah Umum Serta Penerapan Pendidikan Karakter Tahun 2026. Terkait pendidikan agama, Kemenag memiliki struktur tentang Pendidikan Agama Islam maupun non Islam. Kementerian Agama bertangung jawab untuk memastikan hak dasar pendidikan agama bagi peserta didik dapat terpenuhi secara baik. Program Prioritas Kemenag terdiri atas: Penataan dan Penguatan Tata Kelola Guru pendidikan agama di sekolah umum, Implementasi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, dan terakhir Sinergi Lintas Sektor dalam Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Agama.
Bapak Maruhal menyampaikan materi Kebijakan RPJMB, Indikator Utama Pembangunan Serta Indikator Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2025 2029. Dokumen RPJMD sudah diselarasakan dengan linimasa yang dimulai pada Februari 2025. Urusan pendidikan diselaraskan pada visi misi gubernur. Dokumen RPJMD dapat di akses melalui https://rpjmd25.bapedadki.net/
Ibu Novieza menyampaikan materi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Ibu Novieza menyampaikan anggaran fungsi pendidikan dalam APBD DKI Jakarta mencapai 26,59% melampaui batas minimal 20%. Anggaran Dinas Pendidikan termasuk salah satu yang paling besar dibanding dengan SKPD lain. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta terutama daerah seperti Kepulauan Seribu.
Dari ketiga narasumber pada pleno I, dapat disimpulkan bahwa DKI Jakarta telah memiliki Dokumen RPJMD sesuai ketentuan dan didukung oleh APBD serta program prioritas yang relevan untuk mewujudkan visi Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya.
Paparan materi pleno sesi 2, menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, BGTK serta BPMP Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Urip Tasman menyampaikan materi Kebijakan Program Prioritas dalam Status Kepegawaian Guru. DKI Jakarta, memiliki kebijakan guru multistatus, yakni PNS, PPPPK, PPPK-PW, dan KKI. Permasalahan guru di DKI terkait gelombang pensiun dan distribusi guru belum merata dan kesenjangan dalam kompetensi digital. Berbagai langkah stretagis kebijakan penataan kepegawaian guru dilaksanakan untuk mendukung visi Dinas Pendidikan: Pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Semua anak terlayani, semua sekolah bermutu, semua guru professional.
Selanjutnya Kepala BGTK Provinsi DKI Jakarta, Bapak Erfan Agus Munif, M.Pd menyampaikan materi Kebijakan Program Prioritas dalam Tata Kelola Guru. Pak Erfan menyampaiakan bahwa salah satu fenomena menarik di jakarta adalah disparitas yg cukup tinggi. BGTK hadir sebagai bagian dari Kemendikdasmen, untuk peningkatan kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan. Kuncinya adalah dengan meningkatkan kualitas guru dan Tenaga Kependidikan. Program prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2026: tunjangan guru ASN disalur langsung, peningkatan kualifikasi S1/D4, PPG, Peningkatan kompetensi guru, pelatihan bakal calon kepala sekolah, pelatihan bakal calon pengawas sekolah, penyediaan studio guru.
Terakhir, Ibu Sri Rahmawanti, Widyaprada Ahli Madya BPMP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan materi Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pendidikan melalui APBN. Ibu Rahma menyampaikan Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas, pemerataan bagi seluruh masyarakat serta mendorong semakin link and match dengan pasar tenaga kerja; Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan tenaga pendidikan di seluruh wilayah; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan, serta mendorong penguatan sinergi pendanaan APBN, APBD dan Swasta secara proporsional.
Dari ketiga narasumber pada pleno II, diperoleh simpulan bahwasanya Dinas Pendidikan memiliki langkah stretagis kebijakan dalam penataan kepegawaian guru; BGTK hadir sebagai bagian dari Kemendikdasmen, untuk peningkatan kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan; serta Pemerintah pusat terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan.
Kegiatan ini merupakan duplikasi dari kegiatan Konsolnas yang membahas tentang arah kebijakan Kemendikdasmen dirumuskan dalam 9 program prioritas. Setiap program prioritas dibahas dalam satu komisi yang didalamnya terdiri dari berbagai unsur: Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan, dan BPMP Provinsi DKI Jakarta. Sidang komisi I – IX membahas program prioritas: 1)Wajib Belajar 13 tahun; 2)Revitalisasi Satuan Pendidikan; 3)Digitalisasi Pendidikan; 4)Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan TKA; 5)Evaluasi Data Pokok Pendidikan; 6)Penguatan Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta; 7)Tata Kelola Guru; 8)Penjaminan Mutu Pendidikan; dan 9)Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasaan Artifisial, dan Bimbingan Konseling.
Hari kedua Konsolidasi Daeah, diawali dengan sesi Berbagi Praktik Baik dari BAN PDM dan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta dengan pemateri Bapak Prof. Dr. Supadi, M.Pd dan Fatkhuri, MA, M.PP selaku ketua dan sekretaris BAN PDM serta Bapak M. Zainul Arifin, SE selaku sekretaris Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Program Tim Kerja PAUD, SD, SMP, dan SMA BPMP Provinsi DKI Jakarta sebagai ajang membangun komitmen dan sinergi untuk peningkatan mutu pendidikan di Jakarta. Terakhir dilakukan presentasi atas hasil sidang 9 Komisi di hari sebelumnya. Seluruh komisi telah merumuskan butir-butir isu strategis, permasalahan, praktik baik dan penguatan kebijakan yang diperlukan oleh masing-masing program prioritas. Sembilan komisi sudah memaparkan hasil sidang komisi yang telah disepakati bersama, maka yang perlu kita sinergikan bersama adalah tindak lanjutnya.
Semoga segala yang telah dirumuskan bersama, disepakati dalam kegiatan Konsolidasi Daerah ini menjadi bekal bagi seluruh pihak untuk menindaklanjutinya sesuai dengan perannya masing-masing. Bersama kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua….