Satukan Langkah Perbaiki Data Pendidikan, BPMP DKI Jakarta Gelar Uji Petik Dapodik Tahap II

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional. Melalui Dapodik, pemerintah memastikan seluruh perencanaan, penganggaran, penyaluran bantuan, hingga evaluasi mutu pendidikan didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Dapodik menjadi agenda strategis yang terus diperkuat, seiring dengan komitmen menghadirkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, Indeks Kualitas Dapodik (IKD) hadir sebagai instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana kualitas data satuan pendidikan telah memenuhi standar, khususnya pada tiga indikator utama, yaitu kelengkapan, validitas, dan kemutakhiran data. Menjelang tahapan cut off endline IKD, diperlukan upaya evaluatif yang lebih mendalam agar kondisi riil kualitas data di lapangan dapat terpetakan secara objektif dan representatif.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, BPMP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Uji Petik Kualitas Dapodik Tahap II (Coaching Clinic Menuju Cut Off Endline Data IKD) pada Selasa, 12 November 2025, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta yang berasal dari berbagai unsur strategis pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, meliputi Kasubag Umum, Widyaprada, dan Fungsional Umum BPMP Provinsi DKI Jakarta, jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan, Tim Pusdatindik, hingga kepala sekolah dan operator Dapodik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Partisipasi lintas peran ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun ekosistem data pendidikan yang berkualitas.

Sri Sulastri, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Tim Kerja SMP/Widyaprada Ahli Madya, dalam paparannya menegaskan bahwa kualitas data Dapodik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Data yang tidak lengkap, tidak valid, atau tidak mutakhir berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang akurat dan berdampak langsung pada layanan pendidikan di satuan pendidikan.

Sementara itu, Budi Setia Ashari dan Puguh Ginantio Pamungkas dari Pusdatindik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, memaparkan hasil uji petik serta analisis kondisi kualitas data Dapodik terkini. Paparan difokuskan pada pemetaan kualitas data berdasarkan sub-indikator paling rentan pada setiap entitas Dapodik, sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan yang lebih terarah.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar, dinamis, dan partisipatif. Selain pemaparan materi, peserta terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan sesi tanya jawab. Berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari tantangan teknis penginputan data, konsistensi pemutakhiran, hingga persoalan administratif dan kelembagaan yang memengaruhi validitas data. Diskusi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pengelolaan Dapodik merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Dari kegiatan ini, kembali menegaskan bahwa kepala satuan pendidikan memiliki peran kunci dalam menjamin kualitas data Dapodik di sekolahnya. Kepala sekolah diharapkan tidak hanya menyerahkan tugas kepada operator, tetapi juga memberikan dukungan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang diperlukan. Operator Dapodik sebagai ujung tombak teknis memerlukan dukungan penuh agar dapat bekerja secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah rekomendasi strategis dirumuskan, antara lain penguatan kapasitas operator Dapodik melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi satuan pendidikan dengan capaian IKD rendah. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan dashboard monitoring IKD perlu terus didorong agar seluruh pemangku kepentingan dapat memantau progres dan menyusun intervensi secara tepat waktu.

BPMP Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan yayasan, pemilik sekolah, dan pemerintah daerah, guna menyelesaikan persoalan hukum dan administratif dalam pembaruan data kelembagaan. Sosialisasi dan advokasi kepada kepala sekolah dan pengelola yayasan menjadi langkah penting agar pemahaman mengenai peran strategis data Dapodik semakin menguat.

Melalui Uji Petik Kualitas Dapodik Tahap II, BPMP Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan pendidikan berbasis data. Dengan Dapodik yang semakin berkualitas, diharapkan setiap kebijakan dan program pendidikan yang dirumuskan benar-benar berpijak pada data yang akurat, demi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik.