BPMP DKI Jakarta Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Lewat Telaah POS AP dan Roadmap SPBE Terintegrasi
Irni Wulandari, S. Pt., M. Pd
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Penguatan Tata Laksana melalui Telaah POS AP dan Penyusunan Roadmap SPBE Terintegrasi BPMP DKI Jakarta Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 27–29 Juli 2026, bertempat di Hotel The Mirah, Bogor.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BPMP DKI Jakarta, Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, M.E.. Dalam pengarahannya, beliau menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan transformasi digital demi menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berdampak.
Untuk memperkuat landasan penyusunan dokumen, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber pakar yang menyampaikan paparan strategis:
1. Lady Tiara (Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPAN-RB)
Lady Tiara memaparkan materi Penyusunan Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) berlandaskan PermenPAN-RB No. 35 Tahun 2012 dan UU No. 30 Tahun 2014. Beliau menekankan bahwa SOP AP merupakan instruksi tertulis mengenai aktivitas rutin yang mengikat, konsisten, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi POS AP diawali dengan identifikasi kelemahan, penilaian 5 aspek (efektivitas, dampak, efisiensi, keberlanjutan, dan relevansi), hingga penghitungan estimasi waktu presisi menggunakan metode PERT Distribution.
2. Muhammad Totok Prabowo (Pusat Data dan Teknologi Informasi / Pusdatin Kemendikdasmen)
Totok membawakan materi Implementasi SPBE di Lingkungan Kemendikdasmen sebagai Dasar Pengembangan SPBE di BPMP DKI Jakarta. Paparan berfokus pada arsitektur dan peta rencana SPBE sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Kepmendikbudristek No. 303/M/2024 serta No. 460/M/2024. Beliau menjabarkan mekanisme evaluasi anggaran (Clearance Belanja TIK) baik skala nasional (aplikasi EGA) maupun internal (aplikasi SEPIA). Penataan infrastruktur dan aplikasi SPBE harus selaras dengan domain arsitektur nasional demi mendukung portal pelayanan publik terpadu.
3. Aryo Anindito (Biro OSDM Kemendikdasmen)
Aryo Anindito mengupas tuntas keterkaitan antara Peta Proses Bisnis dan Penyusunan POS AP. Beliau menjelaskan bahwa peta proses bisnis organisasi merupakan serangkaian alur kerja logis lintas fungsi yang diturunkan dari tugas dan fungsi instansi. Peta proses bisnis makro ini menjadi dasar utama dalam mengidentifikasi judul, aktivitas, hingga batas mutu baku pada setiap POS AP agar penyusunan SOP di unit kerja tetap linier, tidak parsial, dan selaras dengan SOTK Kementerian.
Usai penyampaian materi, sebanyak 24 peserta yang terdiri dari perwakilan Tim Kerja PAUD/SD/SMP/SMA, Subbagian Umum, PPID, Pengawasan, dan Tim SPBE dibagi menjadi dua kelompok kerja:
Kelompok A (Telaah POS AP): Mengidentifikasi dan merevisi 108 POS AP BPMP DKI Jakarta sesuai standar format diagram alir bercabang dan mutu baku terbaru.
Kelompok B (Roadmap SPBE): Memetakan kondisi eksisting layanan digital, inventarisasi aplikasi, merumuskan Draf Roadmap SPBE Terintegrasi 2026–2028 serta merancang inovasi SPBE terintegrasi sebagai pilar nyata transformasi digital. Kelompok ini menghasilkan rancangan Dashboard Terintegrasi PALANG PINTU (Pusat Analitik Layanan dan Integrasi Penjaminan Mutu Terpadu) yang diproyeksikan menjadi Executive Dashboard dan Command Center pimpinan.
Dashboard ini mengintegrasikan seluruh data strategis secara real-time,mulai dari Dapodik, Program Prioritas Kemendikdasmen (BOS, Revitalisasi, Makan Bergizi Gratis, G7 KAIH, SPMB, Digitalisasi Pembelajaran), Penjaminan Mutu (Rapor Pendidikan), SPM Pendidikan, hingga Monitoring Kinerja Organisasi (IKU, IKK, SPBE, RB, SAKIP, dan Anggaran).
Sesi dilanjutkan dengan pleno presentasi hasil kerja kelompok dan penutupan oleh Kasubbag Umum BPMP DKI Jakarta, Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.. Seluruh tim menyepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) berupa finalisasi dokumen POS AP dan Roadmap SPBE paling lambat pada Rabu, 5 Agustus 2026. Langkah komprehensif ini menegaskan komitmen BPMP DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, efektif, dan modern berbasis teknologi digital.